Desa Pandean

Ngablak, 5 Februari 2026 – Kecamatan Ngablak menggelar kegiatan sosialisasi Penyampaian SPPT dan DHKP PBB-P2 Tahun 2026 sekaligus Sosialisasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kegiatan ini diadakan di aula kecamatan dan dihadiri oleh Camat Ngablak, perwakilan perangkat desa, serta pihak terkait lainnya.

Kegiatan bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur desa dan masyarakat mengenai kewajiban pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) serta strategi optimalisasi PAD untuk mendukung pembangunan di tingkat kecamatan dan desa.

Sosialisasi SPPT dan DHKP PBB-P2 2026

Dalam sesi pertama, peserta diberikan penjelasan terkait:

• SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) sebagai dokumen yang wajib diterima wajib pajak setiap tahunnya.

• DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) untuk mempermudah monitoring dan pelaporan pembayaran PBB-P2.

• Mekanisme penyampaian SPPT dan DHKP ke wajib pajak, termasuk jadwal, tata cara, dan tanggung jawab perangkat desa.

• Pentingnya akurasi data objek pajak untuk menghindari kekeliruan dalam perhitungan pajak.

Peserta diingatkan bahwa keteraturan penyampaian SPPT dan DHKP menjadi salah satu indikator transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan pajak.

Sosialisasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sesi kedua membahas strategi peningkatan PAD di tingkat kecamatan dan desa, termasuk:

• Identifikasi potensi sumber PAD, seperti retribusi, pajak daerah, dan hasil pengelolaan aset desa.

• Peningkatan kualitas administrasi dan pencatatan untuk memaksimalkan penerimaan PAD.

• Penguatan koordinasi antara kecamatan, perangkat desa, dan masyarakat agar target PAD tercapai.

• Penggunaan PAD yang tepat sasaran untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan publik.

Kegiatan juga menghadirkan sesi tanya jawab interaktif, di mana perangkat desa dapat menyampaikan kendala yang ditemui dalam penyampaian SPPT/DHKP maupun optimalisasi PAD, sehingga bisa dicari solusi bersama.

Komitmen Bersama Meningkatkan Pendapatan Desa

Camat Ngablak menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah kecamatan, perangkat desa, dan masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta pemanfaatan PAD yang maksimal.

Dengan sosialisasi ini, diharapkan seluruh aparatur desa lebih memahami mekanisme penyampaian SPPT/DHKP dan mampu mengoptimalkan PAD, sehingga pembangunan desa dan kecamatan dapat berjalan efektif, transparan, dan berkelanjutan.